FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Mantan Sekretaris BUMN M Said Didu memberi respons soal wacana penundaan yang terus bergulir.
Said Didu menyebut bahkan Ketua DPD RI, Lanyalla Mattalitti kini jadi sasaran fitnah setelah beredar kabar mengusulakn agar aturan Pilpres kembali ke dekrik UUD 1945.
"Upaya penundaan Pilpres terus berlanjut dengan berbagai alasan seperti kesinambungan pembangunan, krisis ekonomi, dan terakhir dekrit kembali ke UUD 1945 yang seakan usulan ketua DPD RI," ujar Said Didu, dikutip dari unggahan twitternya, @msaid_didu (24/11/2022).
Meski sebelum-sebelumnya sempat redup. Namun, wacana penundaan Pemilu kembali mencuat dalam acara Munas HIPMI Solo (21/11/2022).
Pada Munas HIPMI, wacana penundaan Pemilu disampaikan langsung di depan Presiden Jokowi. Adalah, Pelaksana Tugas Ketua Umum Eka Sastra yang menyuarakan penundaan tersebut.
Di hadapan Jokowi, Eka menanyakan, apakah pelaksanaan Pemilu 2024 sudah tepat dilaksanakan pada 2024 atau belum. Hal tersebut sontak membuat peserta Munas bergemuruh.
Eka bahkan mengatakan, wacana penundaan Pemilu telah dibahas bersama Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Bambang Soesatyo.
Alibinya, jika memang waktunya tidak tepat. HIPMI berharap, bisa bersama-sama mencari solusi.
Dalam artian, masa bakti Presiden Jokowi diperpanjang. HIPMI, kata dia, berharap kesejahteraan yang saat ini semakin membaik tidak terganggu turbulensi yang akan datang.
"Sebelumnya ide yg sama disuarakan oleh mantan Ketus Umum HIPMI. HIPMI jadi organisasi perumus perpanjangan masa jabatan Presiden ?," ungkap Said Didu.(Muhsin/fajar)
