Dana Pemerintah Daerah Mengendap di Bank Rp278,83 Triliun, Sri Mulyani Bilang Ini

  • Bagikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan gejolak harga pangan dan energi kemudian mendorong terjadinya inflasi tinggi. Bahkan, sifatnya akan lebih permanen hingga 2024. (YouTube Sekretariat Presiden)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dana pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp 278,83 triliun parkir atau mengendap di bank. Bahkan, menurut nilainya per Oktober 2022 ini mengalami kenaikan signifikan.

Sri Mulyani menyebut, pada akhir Oktober 2022, dana pemda di perbankan tercatat sebesar Rp 278,83 triliun. Nilai tersebut naik Rp 54,89 triliun atau 24,5 persen dibandingkan September 2022 dan tumbuh 22,94 persen dibandingkan Oktober 2021.

“Untuk dana pemerintah daerah yang di perbankan, kita lihat terjadi kenaikan yang sangat signifikan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITa, Kamis (24/11).

Sri Mulyani menyebut, ada beberapa pemerintah daerah yang memiliki dana mengendap terbanyak yaitu Jawa Timur. Kemudian diikuti Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.

“Jadi kita lihat untuk beberapa daerah ini memang menunjukkan adanya jumlah dana yang cukup besar di perbankan, yang mungkin kita melihat harus lebih teliti lagi apakah ini temporary ataukah ini sifatnya lebih permanen,” imbuh Sri Mulyani.

Bendahara ini juga menjelaskan, masih tingginya saldo dana pemda di perbankan disebabkan oleh tingginya penyaluran transfer ke daerah (TKD) pada Oktober 2022. Kontribusi penyaluran TKD tertinggi pada bulan Oktober terdiri dari penyaluran dana bagi hasil atau DBH sebesar Rp 50,7 triliun.

Lalu, penyaluran dana alokasi khusus atau DAK fisik sebesar Rp 13,8 triliun dan DAK non-fisik sebesar Rp 20,3 triliun. Sri Mulyani berharap pemerintah daerah bisa mendorong belanjanya terutama pada saat tren ekonomi sudah mulai mengalami penurunan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan