Tolak Pengesahan RKUHP, BEM UI: Jokowi Jahat!

  • Bagikan
AKSI TOLAK RKUHP (MIFTAHULHAYAT/JAWAPOS)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alias RKUHP yang akan disahkan oleh DPR RI dalam waktu dekat.

"Jokowi jahat: jika membiarkan RKUHP bermasalah disahkan," tulis BEM UI melalui akun Twitter resminya, dikutip fin pada Jumat 25 November 2022.

Melalui siaran persnya, BEM UI menilai hukum pidana Indonesia perlu direformulasi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, menurut BEM UI l, rencana tersebut tidak disertai dengan upaya Pemerintah untuk menghadirkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berkualitas.

Hal ini dapat dilihat melalui draf RKUHP per 9 November 2022 yang masih memuat pasal-pasal bermasalah yang justru merekolonialisasi hukum pidana Indonesia.

"Padahal, penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah tersebut telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat secara masif dan konsisten," tulis BEM UI.

BEM UI menilai pemerintah seakan tutup mata dan telinga terhadap suara penolakan dari masyarakat.

Pemerintah justru bergegas untuk mengesahkan RKUHP tanpa mengakomodasi masukan yang telah disampaikan secara terus-menerus oleh masyarakat.

Dalam draf RKUHP per 9 November 2022, terdapat pasal-pasal yang dinilai BEM UI bermasalah yakni di antaranya Pasal 256 RKUHP, Pasal 218 hingga Pasal 220 RKUHP, serta Pasal 349 dan Pasal 350 RKUHP.

Pasal 256 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan