"Kami percaya bahwa dengan gaji kami yang dipotong ini, ada saudara sakit yang butuh. Gaji kami yang dipotong untuk bayar Askes secara tidak langsung untuk bantu saudara. Begitupula BPJS. Ini harusnya yang ditanamkan," imbuhnya.
Mesti Pakai
Idealnya, orang kaya mesti menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kenyataannya, mereka justru lebih banyak tidak punya BPJS karena menggunakan asuransi non-pemerintah, atau asuransi komersil yang lebih bagus. Asuransi jenis itu bahkan bisa dipakai berobat keluar negeri.
Asuransi komersil ini menkover semua penyakit, tidak seperti BPJS mengecualikan beberapa tindakan dan pengobatan. Justru jika ada pernyataan Menkes bahwa orang kaya sebaiknya memakai asuransi kesehatan swasta, itu tidak bagus.
"Semua orang beda pendapat, kalau justru orang kaya diarahkan untuk tidak daftar BPJS dan beralih ke swasta, justru negara yang rugi di sini," jelas Nur.
Keterlibatan orang kaya dalam program BPJS Kesehatan merupakan salah satu cara tidak langsung membantu menkover kelompok yang tidak mampu. Apalagi, penduduk Indonesia masih banyak yang miskin dan tidak mampu bayar.
"Uangnya dari mana, siapa yang mau bayar, justru jika orang kaya tidak berpartisipasi daftar BPJS, negara yang akan rugi. Kalau orang kaya pakai, rata-rata berdasarkan pengamatan saya justru orang kaya lebih suka pakai asuransi, nanti terdesak baru pakai BPJS," ujar Nur.
Nur bahkan menegaskan, andai dirinya pengusaha kaya raya, pasti sudah menutup akun BPJS Kesehatan. "Ngapain bayar perbulan, tapi tidak kover semua, lebih bagus asuransi swasta, ada yang bisa dipakai di luar negeri," ujar perempuan yang juga Kepala Humas RS Ibnu Sina, Makassar ini.
