Pergantian Panglima TNI, Pengamat Intelijen dan Terorisme: Tidak Boleh Ada Motivasi Berpolitik

  • Bagikan
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan memilih sosok calon Panglima TNI yang dekat dengan rakyat. Hal ini dianggap penting, karena dinamika Pemilu dan Pilpres 2024 akan berpengaruh terhadap stabilitas kemanan nasional.

Pengamat intelijen dan terorisme, Ridlwan Habib menyampaikan, sosok colon Panglima TNI yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa juga harus paham proses politik. Mengingat, kondisi saat ini tengah memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024.

“Saya kira kita harus mencari Panglima TNI yang memahami tentang proses politik yang sedang berjalan. Kita tidak bisa menafikkan seolah-seolah Panglima TNI harus dipisahkan dari persiapan pilpres,” kata Ridlwan di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/).

Meski demikian, sosok Panglima TNI yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan datang tidak boleh berpolitik praktis. Sebab, Undang-undang melarang TNI berpolitik praktis.

“TNI harus berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik, tidak boleh memihak salah satu partai politik,” tegas Ridlwan.

Pemahaman Panglima TNI akan politik, lanjut Ridlwan, dianggap sangat penting karena dinamika Pemilu dan Pilpres 2024 akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional, baik di Jakarta maupun di daerah pedalaman yang sulit dijangkau.

“Jadi, ini proses persiapannya sangat mepet, di derah ada yang belum tahu. Mau tidak mau TNI akan terlibat, misalnya dalam pengamanan pengiriman kotak suara, yang menggunakan pesawat, walaupun tidak boleh berada di dalam TPS misalnya. Tapi soal pengiriman logistik surat suara dari pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu menggunakan fasilitas TNI karena banyak tempat-tempat yang sulit terjangkau. Pesawat Hercules dan kapal laut,” ungkap Ridlwan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan