Tarif Sewa KSB Diteken Bersama DKI Jakarta, Jakpro Komentar Ini

  • Bagikan
ILUSTRASI: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi dengan beragam fasilitas (Istimewa)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyetujui besaran tarif sewa Kampung Susun Bayam (KSB) yang mengacu kepada Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan Pergub tersebut diketahui diteken saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi, besaran tarif ini akan mengacu kepada Pergub Nomor 55 Tahun 2018. Ini perlu kami syukuri karena terus memperjuangankan agar warga segera bermukim di KSB," ujar VP Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif dalam keterangannya, Minggu (27/11).

Menurut dia, pihaknya menyepakati agar pengelolaan KSB akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Jakpro sendiri tengah mengerjakan proses administrasi internal dan koordinasi bersama dinas terkait untuk penyerahan pengelolaan KSB.

Mereka juga mendampingi warga calon penghuni KSB membentuk paguyuban atau koperasi untuk melaksanaan pemeliharaan selama proses transisi.

"Karena pembangunan KSB merupakan bagian dari pembangunan kawasan JIS dan menggunakan dana pinjaman PEN (Pemulihan ekonomi nasional). Jadi, prosesnya secara tidak langsung juga melibatkan pemerintah pusat,” kata dia.

Adapun, warga disebut dapat menghuni KSB setelah melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan pihak Jakpro dan paguyuban atau koperasi yang akan mengelola operasional pengelolaan lingkungan tersebut.

“Pada prinsipnya kapan saja warga bisa menghuni KSB, jika sudah sepakat dengan isi perjanjian secara tertulis dengan pihak Jakpro dan Paguyuban atau Koperasi," tambahnya. (jpnn/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan