Nilai Banyak Pasal Karet, YLBHI Desak RKUHP Tidak Disahkan

  • Bagikan
POSTER PROTES: Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi berunjuk rasa terkait pengesahan RKUHP di kawasan patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa (21/6/2022). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Desakan agar RKUHP tidak disahkan menjadi undang-undang terus bergulir. Selain masih ada pasal-pasal bermasalah yang belum dihapus pemerintah dan DPR, dikhawatirkan RKUHP bernasib sama dengan UU lain yang ujung-ujungnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur mencontohkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU itu digugat pimpinan KPK Nurul Ghufron ke MK belum lama ini.

Ghufron menggugat materi Pasal 29 huruf (e) UU KPK yang mengatur batas usia pimpinan KPK paling rendah 50 tahun.

Isnur juga mencontohkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang digugat ke MK oleh Migrant Care dan beberapa pihak lain.

Sebagian permohonan uji formil dalam gugatan itu dikabulkan MK pada November tahun lalu. MK menyatakan, pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945 dan meminta untuk dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

Bukan hanya itu, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) juga ramai-ramai digugat ke MK oleh banyak kalangan. Dari kalangan akademisi, ada nama Profesor Azyumardi Azra yang bergabung dengan Din Syamsuddin dan belasan orang lain. Salah satu yang dipersoalkan adalah pembentukan UU IKN yang tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat.

Sederet UU yang berujung pada gugatan ke MK itu, kata Isnur, merupakan bukti bahwa pemerintah dan DPR cenderung tergesa-gesa dalam merumuskan, membahas, dan mengesahkan UU. Karena itu, pihaknya mendesak RKUHP tidak segera disahkan sebelum salah satu syarat formil pembentukan UU, yakni mengakomodasi partisipasi masyarakat, dilakukan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan