UMP DKI Jakarta Naik 5,6 Persen, Said Iqbal Menolak Keras

  • Bagikan
Presiden KSPI Said Iqbal. KSPI menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras atau menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, keputusan itu dinilai tidak sensitif terhadap kehidupan buruh.

Selain itu, KSPI juga menilai bahwa kenaikan UMP sebesar 5,6 persen masih di bawah nilai inflasi saat ini. Untuk itu, pihaknya mendesak agar Penjabat Gubernur DKI merevisi kenaikan UMP DKI Tahun 2023 sebesar 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI unsur serikat buruh.

“Kenaikan 5,6 persen masih di bawah nilai inflasi. Dengan demikian Gubernur DKI tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh,” tegas Said Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Senin (28/11).

Lebih lanjut, Said menjelaskan alasan atas penolakannya terhadap kenaikan UMP DKI Jakarta yang telah diumumkan hari ini, Senin (28/11). Menurutnya, kenaikan UMP DKI 5,6 persen tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di DKI.

Sebab, lanjutnya, biaya sewa rumah di DKI Jakarta sudah mencapai Rp 900 ribu. Lalu, transportasi dari rumah ke pabrik (PP) dan pada hari libur bersosialisasi dengan saudara dibutuhkan anggaran Rp 900.000.

Kemudian, makan di warteg 3 kali sehari dengan anggaran sehari Rp 40.000 menghabiskan Rp 1,2 juta sebulan. Sementara pengeluaran untuk biaya listrik sebesar Rp 400 ribu, biaya komunikasi Rp 300 ribu, sehingga totalnya Rp 3,7 juta.

“Jika upah buruh DKI Rp 4,9 juta dikurangi Rp 3,7 juta, hanya sisanya 1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi dengan kenaikan 5,6 persen buruh DKI tetap miskin,” jelas Said Iqbal.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan