Pegawai Non-ASN Terlindungi, Pemprov Sulsel Tetap Tangguh di Tengah Pandemi

  • Bagikan
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima audiensi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro dan Muttaqien di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, 16 September 2022.(Dok humas Sulsel)
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima audiensi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro dan Muttaqien di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, 16 September 2022.(dok Humas Sulsel)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bisa bernafas lega. Mulai tahun 2022 ini, iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka ditanggung Pemprov Sulsel.

Nuraisyah, guru dengan status honorer di SMAN 2 Makassar salah satu tenaga non-ASN yang sudah memiliki kartu BPJS ketenagakerjaan. Dia bersyukur dengan adanya perlindungan dari Pemprov Sulsel, dirinya bisa mengajar dengan maksimal.

“Alhamdulillah kita dilindungi, apalagi tahun ini iurannya tak dipotong dari gaji lagi. Kita bisa mengajar dengan tenang,” katanya kepada Fajar.co.id, Sabtu (3/12/2022).

Hal yang sama diungkapkan Rosdiana, penyuluh pertanian yang bertugas di Kabupaten Bulukumba. Dirinya mengaku lega sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami ini pekerja di lapangan, tiap hari berkendara dan turun ke sawah menemui petani. Bukan tidak mungkin potensi kecelakaan mengintai kami. Kalau ada BPJS Ketenagakerjaan kita merasa terlindungi,” ungkapnya.

Pemprov Sulsel sendiri bersama BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama soal kepesertaan tenaga non-ASN.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Non ASN selama ini dibayarkan dengan gajinya masing-masing yang dipotong.

"Sebelumnya gaji Non ASN dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sehingga cukup membebani mereka, makanya untuk tahun 2022 di cover melalui dana yang disiapkan pemerintah dan di alokasikan melalui opd masing-masing," ungkapnya, Jumat (2/12/2022)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan