“Tepatnya, pemerintah lewat kebijakan pembangunannya mencoba melakukan pemerataan infrastruktur ke semua daerah yang ada di Indonesia,” sambungnya.
Menurut Jalaluddin B, pemerataan infrastruktur ini terus ditingkat lagi karena sebagian wilayah timur belum tersentuh pembangunan. Namun, keberpihakan dan perhatian Pemerintah tidak semata-mata pada infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat atas, tetapi juga bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawa.
“Saya melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah perlu ditingkatkan. Jika tidak, bisa dipertahankan tapi sekali lagi kebijakan itu harus sensitif terhadap kepentingan rakyat kecil bukan semata orang elit,” ucapnya.
Salah satu contoh keberpihakan kepada masyarakat ekonomi atas atas adalah jalan tol, dimana jalan tersebut sebagian besar dinikmati oleh para pemilik mobil. Untuk itu, keberpihakan pemerintah harus ditunjukkan dengan memberikan fasilitas bagi masyarakat kecil berjualan di area jalan tol, bukan sepenuhnya kepada pebisnis besar seperti Indomaret dan Alfamart.
“Misalnya jalan tol, umumnya kan itu digunakan untuk mereka yang punya kemampuan ekonomi ke atas. Saya kira pemerintah perlu menghidupkan ekonomi. Menghidupkan ekonomi kecil,” jelasnya.
“Misalnya, berani tidak pemerintah memfasilitasi pedagang kecil di jalan tol yang selama ini dikuasai oleh mini market seperti Indomaret dan Alfamart,” tambahnya.
Terkait dengan tingginya pertumbuhan investasi di luar pulau Jawa, Jalaluddin berharap hasil dari investasi tersebut ikut dinikmati oleh masyarakat kecil, bukan sekedar menguntungkan investor dan pihak-pihak tertentu.
