Mardani Ali Sera Harap RUU Daerah Kepulauan Dapat Segera Disahkan Tahun 2023 Nanti

  • Bagikan
Politikus PKS Mardani Ali Sera

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendorong Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulangan yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023, dapat disahkan. Mardani menjelaskan, perlu cara-cara kreatif untuk mengegolkan RUU Daerah Kepulauan.

Mardani menyarankan tiga hal agar RUU Daerah Kepulauan segera diproses. Pertama, membangun gagasan yang mainstream. Dalam membangun RUU Daerah Kepulauan agar menjadi arus utama, maka perlu memasukkan paradigma baru dalam RUU tersebut, yakni unsur blue economy atau ekonomi biru.

Blue economy ini basisnya kelautan, sehingga akan sangat berdampak pada delapan provinsi kepulauan,” kata Mardani dalam keterangannya, Minggu (4/12).

Menurut Mardani, Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan perlu menyampaikan gagasan dalam RUU ini, ke lingkaran presiden agar visi poros maritim yang sudah kuat dapat terimplementasi dengan baik. Dia menyebut, satu unsur yang penting juga adalah Kementerian Keuangan adalah dengan membedah kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Kedua, lanjut Mardani, mengawal peraturan pemerintah yang berkaitan dengan daerah kepulauan. “Sambil mendayung, peraturan pemerintahnya dikawal terus,” ucapnya.

Ketiga, kata Mardani, tidak lelah memperjuangkan provinsi kepulauan. “Karena sejatinya Indonesia adalah negara kepulauan dan yang seharusnya paling maju adalah daerah kepulauan,” papar Mardani.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan Ali Mazi menegaskan, provinsi kepulauan bertekad agar RUU tersebut diketok pada 2023. Terlebih kini, masuk ke dalam RUU prolegnas prioritas 2023.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan