FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mencopor Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah, tampaknya menuai polemik tersendiri.
Banyak pihak menilai, keputusan Pj Gubernur itu sebagai keputusan yang tidak tepat. Bahkan, dianggap sebagai tindakan ugal-ugalan.
Pengamat Politik, Ujang Komaruddin merupakan salah satu pihak yang mengkritik keras pencopotan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta itu. Dia menyebut, kebijakan itu sebagai bentuk ugal-ugalan pemerintahan di eranya.
Alasannya, keputusan itu membuat marah Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Sudah beberapa periode belakangan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) diisi oleh anak Betawi sebagai representasi kelompok asli daerah. Dengan begitu, keputusan Heru mencopot Marullah menuai protes pihak tertentu.
“Saya sudah katakan ya bahwa Heru itu memimpin Jakarta dengan ugal-ugalan, itulah di kita susahnya,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (5/12).
Ujang berpendapat, seharusnya Heru membiarkan Marullah tetap menjabat menjadi Sekda. Apalagi mengingat Marullah terpilih menjadi Sekda sesuai seleksi terbuka yang digelar Pemprov DKI pada era eks Gubernur Anies Baswedan.
“Makanya wajar jika Forkabi protes dengan kebijakan Heru yang semena-mena itu. Mestinya berkompromi saja, biarkan saja. Toh Marullah juga sudah sesuai dengan asesmen-nya ketika itu diangkat Sekda,” tegasnya.
Ia menilai sudah sewajarnya Forkabi marah dengan pencopotan Marullah. Dibutuhkan penjelasan lebih rinci dan komprehensif mengenai maksud dari keputusannya ini agar dapat mendinginkan Forkabi.
“Saya sih melihat wajar orang-orang Forkabi itu memprotes kebijakan heru yang ugal-ugalan yang tanpa arah yang tak jelas arahnya ke mana,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Forkabi sekaligus Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni menilai rotasi jabatan yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan tidak beretika.
Pasalnya, kata Ghoni, sejak Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan, Sekda DKI selalu putra daerah (Betawi).
“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja Heru tak memiliki etika dan tata krama menjadikan UUS Plt Sekda itu tak beretika,” katanya kepada wartawan, Senin (5/12). (jpg/fajar)
