Mayor Infanteri BF Perkosa Wanita Kostrad, Komnas Perempuan Tuntut Ini

  • Bagikan
Ilustrasi pemerkosaan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum anggota Paspampres Mayor Infanteri BF terhadap Letda GER, menjadi perhatian luas. Terlebih, aksi itu dilakukan saat mereka melakukan tugas pengamanan KTT G20 di Bali.

Tidak terkecuali, Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) ikut prihatin dengan aksi tidak terpuji oknum Paspampres itu.

Makanya, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengapresiasi komitmen TNI menindak tegas pelaku pemerkosaan di institusi militer. Namun, pihaknya berharap sikap institusi tidak hanya tegas di awal, tetapi juga bisa terus dikawal.

Pengawalan isu, lanjut Andy, dibutuhkan untuk memastikan tidak terjadi impunitas atau pembebasan hukum terhadap pelaku. ’’Upaya memutus impunitas perlu dilakukan melalui proses hukum terhadap pelaku,’’ ujarnya kemarin.

Komnas Perempuan berharap seluruh proses persidangan mengikuti tata acara hukum pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebab dalam produk hukum yang baru, korban relatif lebih terlindungi.

’’Sehingga hak-hak korban juga dapat terpenuhi dengan baik,’’ kata Andy. Komnas Perempuan berharap, meski pelaku berstatus prajurit TNI, UU TPKS bisa diterapkan dalam peradilan militer.

Komnas Perempuan juga mengusulkan agar Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer direvisi. Hal itu memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI di luar kapasitasnya bisa diadili melalui peradilan sipil. ”Ini juga bagian tidak terpisahkan dari agenda reformasi sektor keamanan,’’ kata Andy.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan