Adu Mulut Sesama Wakil Rakyat, PKS Sebut Pentolan Gerindra Diktator

  • Bagikan
Suasana sidang paripurna DPR RI.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang, Selasa (6/12/2022) diwarnai interupsi. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fraksi PKS memilih angkat kaki dari ruang sidang atau walk out setelah menginterupsi pemimpin rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. PKS lantas menyebut Ketua Harian Partai Gerindra itu sebagai diktator lantaran tidak memberi kesempatan anggota menyampaikan pandangannya.

Fraksi PKS berpandangan masih ada nuansa kolonial dalam RKUHP.

“PKS masih punya dua catatan terhadap UU ini, pertama Pasal 140 yang menyebutkan yang menghina pemerintah, yang menjadikan Indonesia negara demokrasi menjadi negara monarki,” cetus anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba.

Fraksi PKS konsisten sejak awal meminta pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini dicabut, bahkan sejak awal-awal pembahasan 5-10 tahun yang lalu.

Karena pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan mengancam demokrasi. Pasal ini bisa disalahgunakan penguasa untuk memberangus kritik masyarakat.

“Apalagi Pasal 240, menghina presiden dan lembaga negara, akan dihukum tiga tahun. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahannya. Tidak ada yang tidak punya dosa, hanya para nabi. Presiden harus dikritik,” tegasnya.

Ia mengatakan, di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Termasuk mengkritik Presiden. Oleh karena itu PKS siap menguji pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan