Aksi LBH Jakarta dan Aliansi Masyarakat Sipil Tolak UU KUHP, Yasonna H Laoly: Tidak Mungkinlah Kita Semua 100 Persen Menyetujui

  • Bagikan
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Aksi LBH Jakarta dan Aliansi Masyarakat Sipil melakukan aksi “berkantor” di DPR dengan berencana menginap di DPR pada 6 Desember 2022, ikut ditanggapi Yasonna H Laoly.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) itu menegaskan, tidak ada gunanya massa yang tidak menyetujui Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), melakukan protes dengan menginap di DPR, dikutip dari ANTARA.

“Nggak usahlah, nggak ada gunanya,” kata Yasonna di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (6/12).

Dalam aksi menolak UU KUHP, LBH Jakarta mengajak masyarakat untuk mengunggah foto dengan berpose menutup mulut menggunakan lakban atau telapak tangan.

Yasonna juga mempersilakan mereka mengajukan uji materi atau “judicial review” dan percaya dengan putusan hakim konstitusi.

“Masa sekelas mereka (Hakim Konstitusi) kita ragukan lagi? Ini perdebatannya dari ‘Institution For Criminal Justice Reform saja semacam LSM juga menyatakan ini sudah waktunya, bahwa ada perbedaan persepsi ya tidak mungkinlah kita semua bisa menyetujui 100 persen, dan kalau ada teman-teman yang merasa ada, bahkan mungkin mengatakan bertentangan dengan konstitusi silakan aja JR itu mekanisme konstitusional,” kata Yasonna pula.

Yasonna meminta agar pihak yang tidak setuju melakukan langkah-langkah konstitusional yaitu uji materi.

Amnesty International Indonesia dalam rilis tertulisnya mengatakan pengesahan KUHP baru oleh DPR RI yang antara lain membatasi kebebasan berkumpul, hingga melarang kritik terhadap presiden merupakan pukulan mundur bagi kemajuan Indonesia.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan