Meski Ditolak, DPR Ngotot Sahkan RKUHP Hari Ini

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- RKUHP dianggap masih sarat masalah. Pasal-pasal krusial masih bertebaran.

Hari ini, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diparipurnakan di DPR untuk disahkan. Draf atas RKUHP versi 30 November dinilai cukup bermasalah. Sejumlah pasal mengancam kebebasan demokrasi.

Salah satunya yang banyak menjadi sorotan masyarakat adalah soal penyerangan harkat dan martabat presiden atau dikenal sebagai pasal penghinaan presiden. Ketentuan hukum yang diatur di dalam beberapa pasal terkait bisa dijadikan alat untuk mengkriminalisasi warga negara.

Poin ini diatur dalam Pasal 218 ayat (1), 219, 240, dan 241. Pasal-pasal yang memiliki frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden, dan menghina pemerintah atau lembaga negara merupakan norma kabur (blank norm) atau dapat disebut sebagai pasal karet.

"Karena pasal-pasal ini bisa ditafsirkan sesuai kepentingan orang yang menggunakannya," ungkap Herman, pakar hukum dan kebijakan publik Universitas Negeri Makassar (UNM), Senin, 5 Desember.

Frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden, dan menghina pemerintah atau lembaga negara susah dibedakan dengan kritik yang ditujukan kepada kepala negara maupun pemerintah.

"Padahal perlu diketahui dalam hal ini soal kedudukan hukum (rechtspositie) presiden/wakilnya, apakah selaku subjek hukum pribadi (natuurlijke persoon), atau selaku pejabat negara (ambtenaar), dan hal ini tidak jelas dalam pasal tersebut, sehingga potensinya untuk mengkriminalisasi warga negara sangat besar," tegas Herman.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan