RKUHP Disepakati Jadi KUHP, Nicho Silalahi: Selamat Datang Orba Bertopengkan Sederhana dan Merakyat

  • Bagikan
Nicho Silalahi--Instagram/@Nicho_Silalahi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disepakati untuk menjadi UU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, (6/12/2022).

Pegiat media sosial Nicho Silalahi menyebut, dengan disahkannya KUHP itu, Indonesia masuk era baru dengan mengatasnamakan rakyat.

“Selamat datang orba bertopengkan sederhana dan merakyat,” ucapnya dalam unggahannya.

Menurutnya, wajah baru UU suversib yang berisi pasal-pasal karet untuk membungkam suara kritik rakyat

“Berharap pada MK itu ibarat seperti orang buta yang pegang penis gajah lalu sibuk bilang itu belalainya,” lanjutnya.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan, beberapa hal yang menjadi urgensi, latar belakang dan materi penyelesaian UU KUHP ini antara lain pembahasan UU KUHP ini telah berlangsung dari periode DPR RI 2014-2019 dan dilanjutkan pada periode ini (carry over).

Berbagai kegiatan yang sifatnya menggali seluruh aspirasi masyarakat, diskusi terarah, sosialisasi dan pengayaan materi telah dilakukan.

“Oleh sebab itu, pembahasan terhadap draf UU KUHP telah berlangsung cukup komprehensif dan mendalam, mengingat pentingnya UU KUHP ini sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional,” ujar Bambang Pacul, sapaan akrabnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, UU KUHP pada prinsipnya merupakan upaya ‘Rekodifikasi Terbuka’ terhadap seluruh ketentuan pidana yang ada di Indonesia dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini.

Dengan begitu, tutur Bambang Pacul, UU KUHP tidak sepenuhnya mengurangi keberlakuan undang-undang di luar UU KUHP (lex specialis), sepanjang asas dan prinsip pemidanaannya mengikuti UU KUHP (lex generali).

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan