FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan kembali mengungkit wacana penundaan pemilu.
Menurutnya, sejak bergulir, rakyat menolak wacana tersebut dengan alasan apapun.
“Sejak wacana ‘kudeta konstitusi’ penundaan pemilu dan pilpres digulirkan sekitar Februari 2022, rakyat dengan tegas menolak, dengan alasan apapun,” ucapnya, dalam unggahannya, Selasa, (6/12/2022).
Dia mengutip hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang diselenggarakan pada 13-20 Maret lalu.
Hasilnya, 78,9 persen menolak dengan alasan pandemi Covid-19,79,8 persen menolak dengan alasan ekonomi dan 78,5 persen menolak dengan alasan pembangunan IKN.
Lanjut kata dia, penolakan masyarakat atas penundaan pemilu dan pilpres ini sangat tegas. Sehingga, apabila dipaksakan, pemerintah pasca 2024 tidak mempunyai legitimasi sama sekali.
“Penundaan pemilu dan pilpres berarti sama dengan kudeta, yaitu merebut kekuasaan pemerintah tanpa legitimasi rakyat,” tandasnya. (selfi/fajar)
