Sempat Digugat Gus Dur, Pasal Penistaan Agama dalam KUHP Dihapus, Guntur Romli: Senjata Kelompok Intoleran dan Radikal

  • Bagikan
Guntur Romli / YouTube Cokro TV

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PSI Mohammad Guntur Romli mengomentari ihwal RKUHP.

Menurutnya yang menarik adalah pasal terkait penodaan/penistaan agama telah dihilangkan dalam KUHP yang baru disepakati.

Pasal itu telah digugat oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ke Mahkamah Konstitusi ketika saat itu dipimpin Mahfud MD tapi ditolak.

“Dengan segala pro & kontra, RKUHP disahkan menjadi UU KUHP. Tapi berlaku efektif setelah 3 tahun. Yang menarik di UU KUHP ini sudah tidak ada lagi pasal penodaan/penistaan agama. Pasal 156a pernah digugat Gus Dur ke MK, tapi gagal. Kini di UU KUHP sudah hilang,” ucapnya dalam unggahannya, Rabu, (7/12/2022).

Guntur mengatakan, istilah penodaan agama dalam KUHP lama merupakan istilah karet, yang beda penafsiran/pemahaman dengan kelompok yang mayoritas bisa dituduh menodai agama, meskipun masih dalam satu agama.

“Pasal yang sering dipakai senjata kelompok-kelompok intoleran & radikal,” tambahnya.

Dalam UU KUHP yang baru kata dia, tidak ada lagi istilah penodaan agama tapi lebih ke soal permusuhan, kebencian, hasutan, diskriminasi, ancaman kekerasan dan kekerasan yang berbasis pada soal agama utamanya dalam Bab VII.

“Isi pasal-pasal tindak pidana terhadap agama & kepercayaan di UU KUHP baru, fokusnya melindungi orang-orang untuk memeluk agama atau kepercayaan dari segala bentuk permusuhan, kebencian, kekerasan, diskriminasi, juga melindungi kehidupan beragama serta rumah ibadah,” tandasnya.

Diketahui, Gus Dur sempat menggugat Undang-Undang Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan