Tito Karnavian Tegaskan Kepulauan Widi Tak Boleh Pindah ke Tangan Asing

  • Bagikan
Mendagri Tito Karnavian soal Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan. Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan sejengkal tanah di Kepulauan Widi, Maluku Utara, tidak boleh berpindah ke tangan asing, termasuk melalui badan lelang asing.

“Tindakan (berpindah ke tangan asing) melanggar undang-undang (apabila terjadi),” kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/12).

Mendagri menjelaskan hal itu ada di UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

“Pengelolaan sebuah pulau terbatas luasnya sesuai ketentuan UU, yaitu 70 persen,” kata Mendagri.

Mendagri menyampaikan hal itu menanggapi kekeliruan media mengutip pernyataannya atas pertanyaan tentang langkah PT Leadership Island Indonesia (LII) yang mencantumkan pengelolaan Kepulauan Widi dalam daftar barang yang dilelang pada laman Sotheby’s Concierge Auctions.

Pada laman tersebut, PT LII sebagai pihak yang memegang hak atas pengelolaan pulau itu menawarkan hak pengelolaan lewat lelang.

Beberapa pemberitaan menggunakan judul berbeda makna dengan jawaban yang disampaikan Mendagri saat diwawancarai secara doorstop oleh awak media pada Senin, 5 Desember 2022.

Judul pemberitaan yang misleading (menyesatkan) tersebut menyebabkan adanya kekeliruan pemahaman, seolah-olah Mendagri mengizinkan pulau dijual, dan berpindah kepemilikan.

Dalam keterangannya, Mendagri kembali menegaskan penjelasan yang disampaikan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya sesuai program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah terluar, pemerintah menyambut minat investor untuk mengelola sumber daya yang terdapat di pulau-pulau kecil.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan