Pengurus Parpol Dilarang Maju DPD, Harus Mundur dari Jabatan

  • Bagikan
Gedung MPR, DPR, dan DPD (Dok. Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Sejumlah pengurus teras partai politik (parpol) bakal maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya di parpol.

Larangan pengurus parpol jadi anggota DPD berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Disebutkan bakal calon anggota DPD yang masih menjadi pengurus parpol wajib mengundurkan diri.

Diketahui pendaftaran bakal calon anggota DPD dibuka mulai kemarin, Selasa, 6 Desember. Penyerahan syarat dukungan dimulai 16-28 Desember. Penyerahan syarat minimal dukungan.

KPU Sulsel telah melakukan sosialisasi dan mengumumkan syarat minimal dukungan calon anggota DPD di Sulsel sebanyak 3.000 KTP. “Penyerahan dukungan pemilih minimal 3.000 KTP dari jumlah pemilih di Sulsel sekitar 6 juta dan sebarannya di 12 dari 24 daerah di Sulsel," katanya.

Asram membenarkan calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpol. "Pengurus parpol tidak bisa," katanya.

Sedangkan calon anggota DPD yang masih berstatus anggota legislatif tetap bisa mendaftar atau tidak perlu mengundurkan diri. "Asal bukan pengurus parpol," jelasnya.

Untuk hal teknis lainnya, kata Asram, KPU Sulsel menyiapkan help desk yang bertugas melayani calon anggota DPD atau masyarakat yang ingin memperoleh informasi dapat berkonsultasi melalui layanantersebut.

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi memastikan bakal mengawasi seluruh tahapan termasuk dimulainya pendaftaran calon DPD ini. Pengawasan Bawaslu standar mengacu pada PKPU dan secara teknis berdasarkan Perbawaslu.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan