Dugaan Korupsi Bupati Bangkalan, KPK Sita Rp1,5 Miliar

  • Bagikan
Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan suap lelang jabatan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron terus dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu bahkan telah menyita uang senilai Rp1,5 miliar sebagai barang bukti.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, uang yang disita tersebut akan dijadikan alat bukti untuk memperkuat sangkaan KPK.

“Proses penyidikan ini kami juga telah melakukan penyitaan di antaranya uang Rp 1,5 miliar yang itu menjadi barang bukti tentunya nanti dalam proses penyidikan,” kata Ali disela-sela acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (9/12).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, pihaknya terus melakukan proses penyidikan perkara tersebut. Sejauh ini, tim penyidik KPK sudah 27 orang yang diperiksa sebagai saksi.

Ali menjamin, bakal ada perkembangan signifikan dalam kasus lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Terlebih, tim penyidik KPK terus mendalami setiap informasi dan data dari keterangan saksi-saksi, maupun alat bukti yang telah dimiliki.

“Prinsipnya, setiap proses penyidikan yang KPK lakukan tidak akan berhenti dalam satu titik informasi, tetapi terus kami kembangan dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya,” tegas Ali.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam pihak sebagai tersangka, ebagai penerima suap adalah Bupati R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI), sementara pemberi suap adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY).

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan