Tenaga Ahli untuk Susun Pidato Diubah Heru dari Rp8,2 Juta Menjadi Rp29,05 Juta, Muhammad Assaewad: Wajar, Pak Anies Tidak Terlalu Butuh

  • Bagikan
Anies Baswedan (kiri) dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan). (Royyan/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID -- Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengubah keputusan mantan Gubernur Anies Baswedan soal honorarium tenaga ahli non-pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Di mana sebelumnya Anies menetapkan gaji tenaga ahli senilai Rp8,2 juta per bulan.

Heru lantas mengubah aturan tersebut dengan menerbitkan Kepgub DKI Nomor 1155 Tahun 2022. Isinya tetap mengatur ihwal biaya tenaga penunjang kegiatan non-ASN DKI. Yang berbeda adalah jenis tenaga dan anggaran yang ditetapkan.

Kepala Sekretariat Presiden itu menetapkan anggaran honorarium untuk tenaga analis kebijakan gubernur/wakil gubernur sebesar Rp19,65 juta per bulan. Kemudian ada juga alokasi gaji untuk tenaga penunjang kegiatan gubernur/wakil gubernur senilai Rp9,4 juta per bulan. Totalnya adalah Rp 29,05 juta.

Terkait hal itu, sejumlah pegiat media sosial ikut mengomentari kebijakan baru tersebut. Sebagian heran, namun ada pula yang menganggap wajar.

Seperti yang diutarakan Muhammad Assaewad melalui akun twitternya @Muhammad_Saewad.

"Pidato tanpa teks itu butuh wawasan, pengalaman dan keahlian khusus. Memang seringkali para pemimpin terkendala dengan teks pidato. Hal yang wajar membayar mahal tenaga ahli," tulis Pemerhati Sosial dan Politik itu.

"Sayangnya, Pak Anies mempunyai keahlian tersebut, sehingga tidak terlalu butuh dengan teks setiap pidato di depan publik," tutupnya seolah memuji gubernur yang lama, sekaligus mengkritik Pj Gubernur yang baru.

Cuitan itu pun ramai dikomentari netizen. "Kira" yang merugikan warga DKI itu gubernur pilihan apa Pejabat Lungsuran Tentatif," tulis salah satu netizen dengan emoji tertawa.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan