FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis mengungkap adanya peluang Presiden Joko Widodo atau Jokowi keluarkan Dekrit Penundaan Pemilu.
Hanya saja menurutnya, dekrit tersebut tak lagi memungkinkan untuk dikeluarkan di kondisi seperti sekarang.
“Peluang presiden mengeluarkan dekrit untuk menunda pemilu itu ada tapi sudah gak memungkin lagi bagi saya pribadi untuk saat ini,” ucap Hasbil dalam unggahannya, Selasa, (20/12/2022).
Dia mencontohkan TNI/Polri tak akan mau dibenturkan dengan rakyat yang menolak.
“Saya sederhanakan, TNI/Polri gak akan mau dibenturkan dengan rakyat yang menolak pemilu ditunda. Sudahlah fokus saja ke Pemilu 2024,” tambah Kepala BPOKK DPP Insan Muda Demokrat Indonesia ini.
Sebelumnya, wacana penundaan pemilu ini bergulir karena disebut masih banyak rakyat yang menginginkan Jokowi menjabat presiden.
Olehnya itu muncul dukungan tiga Ketua Umum Partai Politik yang juga sempat disebut atas arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Mereka diantaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Umum DPR RI, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sekaligus Menteri Perdagangan.
Setelah itu, muncul pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadia yang menurutnya penundaan pemilu hal yang boleh-boleh saja.
Sinyal dukungan Bahlil tersebut sudah beberapa kali disampaikan termasuk dalam acara rilis survei Poltracking Indonesia pada Kamis, (8/12/2022) lalu.
