FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga, menantang anggota Bawaslu Puadi untuk mengatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak etis.
Hal itu diungkapkan Andi Sinulingga di linimasa Twitternya menanggapi pemberitaan salah satu media online terkait kedatangan Erick Thohir di Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (20/12/2022) yang disambut dengan teriakan Erick Thohir Presiden Indonesia 2024 oleh warga yang menyambutnya.
Andi Sinulingga yakin anggota Bawaslu Puadi tidak akan berani mengatakan hal itu. Menurut dia, Fuadi bisa repot kalau berani mengatakan hal itu.
"Berani gak fuadi @Bawaslu bilang kalau erik tohir ini tidak etis?. Saya yakin tidak akan berani. Bisa repot dia kalau berani bilang erik tak etis. "Erick Tohir Presiden Indonesia 2024," teriak salah seorang warga yang disambut warga lainnya," cuit Andi Sinulingga, dikutip FAJAR.CO.ID, Selasa (20/12/2022).
Sebelumnya, anggota Bawaslu Puadi mengimbau kepada bakal calon presiden (bacapres) tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan curi start terhadap kampanye pemilu. Sebab saat ini bukan waktunya untuk berkampanye.
Menurutnya, undang-undang pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden, yakni pada masa kampanye.
Hal tersebut diungkapkan Fuadi saat saat jumpa pers di Media Center Bawaslu, Jakart, Kamis, (15/12/2022), merespons laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor atas nama MT terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi presiden yang dilakukan oleh terlapor AB pada 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman Kota Banda Aceh.
“Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang,” ujar Anggota Bawaslu RI, Puadi di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).
Publik telah mengetahui bahwa AB merupakan bacapres yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya nanti di Pemilu 2024.
Menurut Puadi, hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu. Safari politik hakikatnya memang bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan capres yang akan diusung.
“Para calon menyosialisasikan dirinya sah-sah saja, asalkan ditempuh melalui cara-cara yang dikehendaki UU Pemilu sebagai regulasi yang mengatur tentang pemilihan umum,” tegas Puadi.
Puadi menambahkan, untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang dapat mencederai keadilan pemilu dan dalam merawat prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas, Bawaslu juga ingatkan kepada seluruh pihak untuk mematuhi tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. (eds)
