“Dulu pernah ada ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPD, kemudian juga anggota DPR,” tambahnya.
Lagi, hal yang menarik lainnya kata dia adalah pada saat OTT-nya yang tertangkap misalnya pejabat setingkat kepala daerah, namun ketika pengembangan yang ketahuan ternyata sampai melibatkan kepala atau pimpinan lembaga pemerintahan di pusat.
Kemudian jumlahnya pada saat OTT mungkin sedikit Rp200-300 juta tapi mengembang sampai puluhan miliar.
Tak hanya itu, kasusnya pada saat OTT mungkin hanya satu kasus terkait dengan pengadaan barang dan jasa di suatu dinas atau dalam proses perizinan. Namun begitu pengembangan kemana-mana, terungkap banyak kasus.
Menurutnya itulah mengapa operasi tangkap tangan ditakuti karena tidak ada yang tahu siapa nanti pelakunya, kemudian yang kedua berapa jumlahnya dan berapa perkara korupsi yang akan terungkap.
Yudi menyebut OTT merupakan kampanye yang paling efektif dalam usaha memberantas korupsi karena akan memberi efek jera pada koruptor lainnya.
“Karena kita tahu koruptor ini dia tidak akan berhenti korupsi kalau tidak ditangkap. Karena dalam pikirannya adalah selama menjabat, selama menduduki suatu jabatan, memiliki kewenangan disitulah dia akan selalu korupsi untuk memperkaya dirinya, orang lain dan juga dan juga kroni-kroninya,” tutupnya.
Sebelumnya, dalam peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 Stranas PK, Luhut menyebut OTT tidak baik untuk Indonesia.
“Kita OTT itu kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digital life. Siapa yang mau lawan kita,” ucap Luhut. (selfi/fajar)
