FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dimulai sejak awal tahun 2021 santer terdengar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan sinyal terkait pencabutan ini.
Hal ini sebagai langkah mengakhiri masa pandemi dengan menjadikannya endemi. Sejumlah pihak setuju akan rencana pemberhentian PPKM di akhir tahun ini. Namun, sebelumnya kajian tersebut belum selesai dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Jokowi.
"Jadi kembali ke PSBB, PPKM, itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya," kata Jokowi.
Disisi lain Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan jika hal ini belum resmi diputuskan dan masih dikira-kira. Terlebih menjadikan pandemi sebagai endemi bukan hanya diputuskan di Indonesia
"Ini kan pandemi menjadi endemi belum diputuskan ya, bahwa Presiden juga masih kira-kira kalau PPKM ini dihentikan akan seperti apa. Endemi itu bukan hanya Indonesia yang bisa menyampaikan. Karena itu global, jadi harus dari WHO," Kata Suharyanto kepada media pada Selasa (27/12/2022).
Menanggapi hal ini, Prof. dr. Zubairi Djoerban setuju jika PPKM ini dicabut. Hal ini berdasarkan data-data yang diperoleh mengenai kasus perhari angka kematian dan BOR terendah. Dalam artian angka tersebut menjadi alasan untuk menghentikan PPKM.
"Pada prinsipnya saya setuju PPKM dicabut. Data-datanya mendukung kebijakan tersebut: rata-rata 500 kasus per hari, dengan angka kematian & BOR rendah. Artinya tidak ada alasan untuk melakukan pembatasan untuk saat ini. Saya harap situasi ini stabil dan Covid-19 terus terkendali," tulisnya dalam utas dikutip Rabu (28/12/2022).
