FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asyari membuat polemik baru terkait wacana sistem pemilu di Indonesia.
Polemik itu muncul setelah pernyataannya yang menyebut ada kemungkinan kembali diberlakukan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Dengan pemilu sistem proporsional tertutup itu, pemilih hanya akan memilih partai politik dan tidak ada daftar dari calon anggota legislatif (caleg).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Hasyim tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan tersebut. Sebab, KPU merupakan pelaksana dari Undang-Undang.
“Komisioner KPU seharusnya tidak bicara gagasan sistem pemilihan, karena mereka hanya pelaksana, wilayah sistem menjadi tanggung jawab parlemen dan pemerintah melalui Kemendagri, berwacana soal sistem Pemilu bagi KPU adalah kriminal, melanggar etik, layak mengundurkan diri, arau perlu diusut keterlibatan politiknya,” kata Dedi Kurnia Syah kepada JawaPos.com, Kamis (29/12).
Dedi mengakui, sistem Pemilu proporsional tertutup mempunyai mekanismenya tersendiri. Dia mengakui, proporsional tertutup akan memudahkan penghitungan hasil raihan suara dari masing-masing parpol. Namun, sistem tersebut tak dipungkiri akan mencederai kontestasi yang terbuka dan pilihan secara langsung. “Imbasnya partai akan menjadi sangat berkuasa, dan kualitas tokoh yang akan duduk di parlemen terancam, karena partai yang akan tentukan,” tegas Dedi.
Dedi menyatakan, sistem proporsional tertutup akan merusak pesta demokrasi, yang sudah digelar dengan proporsional terbuka sejak 2014. Nantinya, sisi keterbukaam dan azas pemilihan langsung akan luntur. Sebab, kandidat yang akan duduk di parlemen berpotensi dari para konglomerasi politik.
