Artinya, posisi yang ditingalkan PNS, tak lagi diisi oleh PNS baru. Pemda pun terikat dengan dengan seluruh regulasi dari pusat terkait PNS. Jika pensiun dini dijadikan kebijakan, Sulsel pun akan menjalankannya.
"Jika sekiranya Menpan-RB ingin melaksanakan di tahun depan, sisa dilaksanakan. Kalau ditunda-tunda, ya, ditunda dulu," tuturnya
Beban APBN
Aturan pemangkasan PNS dinilai sangat bagus. Alasannya, Indonesia saat ini telah kelebihan PNS, sehingga membebani keuangan negara. Gaji PNS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Misalnya PNS itu menumpuk di pemda, sedangkan di pendidikan dan kesehatan itu mengalami kekurangan tenaga kerja," kata Ali Armunanto, pengamat pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Di sisi lain, PNS menjadi pekerjaan favorit bagi masyarakat di Indonesia. Tak heran, populasi PNS sangat banyak. Hal ini sangat menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh PNS di nusantara.
Dengan banyaknya jumlah mereka, yang terjadi PNS digaji oleh negara dengan angka minimal. Hal ini yang menimbulkan banyak korupsi, karena memang kelayakan gaji PNS tidak memadai.
"Saya rasa dengan pengurangan ini mendorong peningkatan kesejahteraan PNS, dan di sisi lain akan dibarengi dengan peningkatan profesionalisme dalam PNS," jelas Ali.
Profesionalisme seorang PNS sangat rendah di Indonesia dikarenakan perekrutan hanya diarahkan untuk penyerapan tenaga kerja. Ini pula yang membuat kualitas PNS tidak bagus jika dibandingkan dengan pegawai BUMN.
