Sebagai jalan tengah, jika pemerintah merampingkan PNS, lalu dilakukan peningkatan skill bagi yang masih dipertahankan, itu akan lebih baik. Caranya, mendorong kompetensi PNS yang dipertahankan. Pada akhirnya, akan ada peningkatan kesejahteraan PNS pada masa depan.
Di beberapa negara, seperti Australia dan Amerika, servis atau layanan sosial bukan lagi dilakukan PNS. Pekerjaan sejenis polisi, bahkan dilakukan oleh tenaga kontrak. Tiap tahun atau tiap periode, kontrak mereka dievaluasi.
"Saya rasa itu sudah diterapkan di Kementerian Ppendidikan seperti di Unhas memungkinkan menerima tenaga kontrak yang kinerja mereka berbasis kinerja, sehingga kemudian itu yang mendorong peningkatan kualitas, sehingga kalau mereka tidak berprestasi, kontraknya akan diputus," ungkapnya
Ke depan, bisa saja semua instansi akan begitu. Unhas, misalnya, sudah berapa tahun ini tidak menerima PNS dan dosen. Yang diterima belakangan ini adalah dosen tetap non ASN yang tiap tahun dievaluasi kinerja.
Sangat bagus, jika Indonesia mampu menjadi seperti negara lain, yakni seluruh pekerja berbasis kinerja. "Itu yang kita contoh dari luar, pelayan sosial itu mereka kontrak, bahkan polisinya di sana berdasarkan kinerja," sambung Ali.
Reformasi Birokrasi
Sebenarnya, arah reformasi birokrasi menuju pengurangan struktur. Saat ini dianggap terlalu mubazir, sehingga yang perlu di perlebar adalah fungsi. Ini akan menghemat keuangan negara dan meningkatkan kualitas PNS dalam segala hal.
"Sebenarnya memang di negara maju itu mekanisme rekrutmen ASN itu melalui PPPK, nanti setelah mereka yang sudah terbukti dan terlatih loyalitasnya terhadap negara, baru di angkat menjadi ASN," kata Masriadi Patu, pengamat pemerintahan di Local Government Institute of Indonesia (LGII).
