Tak Mau Terbebani Biaya BPJS, Heru Batasi Usia PJLP Maksimal 56 Tahun, 3.000 Pekerja Bakal Menganggur

  • Bagikan
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. (Twitter Humas DKI Jakarta)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pegiat media sosial Helmi Felis mengkritik keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang membatasi usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun.

Diketahui, sebanyak 3.100 hingga 3.400 orang petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan terancam akan kehilangan pekerjaan karena kebijakan tersebut.

Helmi Felis pun membandingkan kepemimpinan Anies dengan Heru Budi. Menurutnya, kebijakan Anies berjalan dengan rasa kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Helmi Felis dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 28 Desember 2022.

"Anies Baswedan memang beda, kerja untuk memanusiakan manusia, Budi ini sebaiknya gak usah ngapa-ngapain deh, bukan nolongin rakyat kecil malah bikin susah," ujar Helmi Felis.

"Biarkan kebijakan Anies tetap berjalan, biar masih ada rasa kemanusiaan di Balaikota," pungkasnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal penetapan batas usia maksimal pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Jakarta menjadi 56 tahun. Ia mengatakan ketentuan tersebut dibuat berdasarkan aturan yang berlaku.

Aturan yang dimaksud Heru adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang, menurutnya, menentukan batas usia pekerja hanya sampai 56 tahun.

"Pembatasan usia PJLP 56 tahun itu mengacu kepada UU Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu, usia pekerja dikunci sampai 56 tahun," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Ia mengakui di era eks Gubernur Anies Baswedan dan pendahulunya memang tidak ada ketentuan mengenai batas usia maksimal PJLP. Namun, biasanya kontrak kerja PJLP di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menentukan usia maksimal 54 tahun.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan