FAJAR.CO.ID -- Sistem dan pelaksanaan pemilu saat ini sarat dengan masalah, terutama dengan meluasnya politik uang yang membudaya dan politik identitas. Pemilu sebagai instrumen demokrasi bahkan melahirkan praktik oligarki kekuasaan yang tidak sejalan dengan substansi demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, melalui akun twitternya, @Abe_Mukti, dikutip Selasa (3/1/2023).
Karena itu, lanjut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah memandang bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif perlu diubah. Pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota secara langsung tidak perlu diubah.
"Akan tetapi, mekanisme pemilihannya perlu diperbaiki ke arah yang lebih efisien dan efektif. Misalnya melalui sistem pemilu tertutup atau terbuka terbatas serta pemilihan eksekutif terintegrasi untuk meniadakan politik uang, ekses politik identitas, dan pembelahan politik masyarakat," tulisnya lagi.
Bersamaan dengan itu, ke depan penting ada mekanisme kontrol, agar proses dan produk legislasi perundang-undangan maupun peraturan pemerintahan hingga ke kementerian tidak bersifat oligarkis, monolitik dan tertutup pada aspirasi publik sehingga bertentangan dengan asas dan substansi demokrasi.
"Disarikan dari Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah: Isu-isu Strategis Kebangsaan," tutup Abdul Mu'ti melalui utas twitternya tersebut. (sam/fajar)
