FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Akademisi dari Cross Culture Institute, Ali Syarief mengomentari penunjukkan Muhammad Romahurmuziy atau Romi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Romi sebelumnya jadi terpidana kasus suap karena terbukti menerima suap sebesar Rp 255 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.
Ali Syarief menyindir PPP yang dianggap kesulitan mencari kader yang bersih dan jujur untuk diberi jabatan tinggi.
"PPP sepertinya sedang membangun beliung cemooh. Sulit mencari kader yang berahlaq bersih dan jujur," kata Ali Syarief dikutip Fajar.co.id di akun Twitter miliknya, Selasa (3/1/2023).
Diketahui penunjukkan mantan Ketua Umum PPP itu sebagai Ketua Majelis Pertimbangan lewat Surat Keputusan DPP PPP per 27 Desember 2022.
Kabar ini dikonfirmasi Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, lewat pesan singkat. Arsul membenarkan, Romahurmuziy saat ini sudah mulai menjabat di DPP PPP periode 2020-2025 sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
"Betul (Ketua Majelis Pertimbangan)," kata Arsul, Senin (2/1).
Kabar ini sendiri mulai diketahui publik lewat postingan Romi di akun Instagram @romahurmuziy. Romi mengunggah Surat Keputusan DPP PPP per 27 Desember 2022 yang berisikan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pertimbangan DPP PPP 2020-2025.
"Kuterima pinangan ini dengan bismillah. Tiada lain kecuali mengharap berkah agar warisan ulama ini kembali merekah. Kuterima amanah ini dengan inna lillah karena di setiap jabatan itu mengintai fitnah. Teriring ucapan la haula wa laa quwwata illa billah," tulis Romi.
Surat menerangkan Muhammad Romahurmuziy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP. Romi didampingi lima wakil-wakil ketua yang terdiri dari Wardatul Asriyah, Nu'man Abdul Hakim, Anang Iskandar, Syarif Hadler dan Witjaksono.
Kemudian, Sekretaris Anas Thahir dan wakil-wakil sekretaris Hizbiyah Rochim dan Irene Rusli Halil. Surat ditetapkan di Jakarta 27 Desember 2022 ditanda tangani Plt Ketua Umum, Muhamad Mardiono dan Sekretaris Jenderal Moh, Arwani Thomafi. (msn/fajar)
