Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Komisi II: Mereka yang Mengusulkan Ingin Membawa Musibah dalam Demokrasi

  • Bagikan
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung (DPR).

FAJAR.CO.ID -- Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan, mayoritas fraksi di DPR RI sepakat ingin Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos calegnya secara langsung. Menurutnya, pandangan tersebut hasil dari komunikasi pihaknya dengan berbagai fraksi di DPR RI.

"Kami sudah membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi dan hasil dari komunikasi kami itu, mayoritas fraksi (8 fraksi-red) sepakat di Pemilu 2024 mendatang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka sesuai UU no 7 tahun 2017," ujar Doli kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menghormati keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 lalu terkait sistem pemilu proposional terbuka. Bahkan mayoritas fraksi di DPR tersebut juga minta MK mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.

"Dan kami menghargai MK yang dulu tahun 2008 dimana sudah ditegaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara terbuka, melibatkan rakyat langsung," tambahnya.

Hal senada juga diutarakan Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin. Dia menilai pemilu proporsional tertutup akan berpotensi menutup kompetisi antar sesama kader dalam satu partai.

“Bagi partai politik yang punya tradisi komando yang kuat dan sedikit otoriter, sistem pemilu proporsional ini lebih disukai,” ujar Yanuar.

Lanjut Yanuar, sistem proporsional tertutup ini juga akan menghidupkan oligarki di dalam partai di masa lalu. Jika ada pihak yang mengusulkan sistem ini, maka mereka ingin membaawa musibah dan kecelakaan dalam demokrasi. (Pram/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan