FAJAR.CO.ID, MOROWALI — DPR RI telah melakukan peninjauan lapangan ke Smelter II, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (4/1/2023).
Peninjauan dilakukan setelah dua pegawai yang menjadi korban yang meninggal pada insiden kebakaran, yaitu Nirwana Selle dan I Made Defri Hari Jonathan yang bekerja di bawah Departemen Smelter Produksi PT GNI Morowali Utara.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi mengatakan seharusnya pengelolaan dan pemurnian (smelter) nikel yang dimiliki PT GNI, yang merupakan perusahaan besar, masuk dalam proyek strategis nasional dan sudah seharusnya menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Namun pada kenyataannya penerapan K3 di perusahaan ini sangat lemah.
Padahal seperti diketahui, PT GNI yang merupakan Pabrik Pengelolaan dan Pemurnian (smelter) nikel merupakan proyek besar yang bernilai Rp27 triliun.
"Saya melihat proyek PT GNI yang sudah berjalan tiga tahun seharusnya progresnya sudah lebih rapi dan cepat, terutama terkait persoalan K3 yang lemah sehingga mengakibatkan adanya insiden hingga merenggut nyawa dua pegawainya. Oleh sebab itu sudah seharusnya proyek industri dengan nilai triliunan bisa lebih baik lagi kedepannya," ungkapnya, dalam keterangannya dikutip, laman DPR RI, Kamis, (5/1/2023).
Lanjut Politisi PKS ini menilai dari hasil pertemuannya antara Tim Kunjungan Komisi VII dan jajaran pihak GNI tidak komprehensif, seharusnya ia paparkan secara transparan apa yang terjadi seutuhnya dalam insiden kebakaran yang mengakibatkan adanya dua nyawa yang hilang.
Dengan demikian diusulkan dalam pertemuan agar dibuatkan Panitia Kerja (Panja) agar bisa dilakukan pendalaman.
"Saya menilai paparan daripada pihak GNI tidak terjawab secara komprehensif, untuk itu Komisi VII mengusulkan adanya Panitia Kerja (Panja) agar insiden yang terjadi pada Desember 2022 lalu, memiliki titik temu. Apa yang menjadi penyebab dari pada kebakaran tersebut," jelasnya.
Ia pun menambahkan seharusnya perusahaan yang sudah ditunjuk pemerintah sebagai proyek strategis nasional, dimana, pada hakikatnya kawasan industri yang diinginkan pemerintah, memiliki kawasan industri hijau dan juga penataan rapih.
"Pada kenyataannya di sini tidak sesuai yang di inginkan pemerintah, sangat tidak layak seperti yang kita lihat hari ini, perlu adanya perbaikan," sebutnya. (selfi/fajar)
