Jumlah Korban di Perlintasan KA Tanpa Pengaman Terus Meningkat, Pemprov Jatim Sepakat Menata Ulang

  • Bagikan
Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa saat pembahasan perlintasan KA sebidang tanpa pengamanan. (Instagram khofifah.ip)

FAJAR.CO.ID, SURABAYA -- Keberadaan semua perlintasan kereta api (KA) sebidang tanpa pengaman di wilayah Jatim mulai dievaluasi. Pemprov Jatim dan jajaran Forkopimda Jatim sepakat menata ulang perlintasan sebidang itu.

Penataan tersebut melibatkan pemangku kebijakan di semua kabupaten/kota. Ada sejumlah skema yang disiapkan. Mulai memasang palang pintu hingga menyiapkan pos jaga di setiap perlintasan.

Rencana itu terungkap dari hasil rapat koordinasi (rakor) tentang perlintasan KA sebidang di Gedung Negara Grahadi. Rapat tersebut menindaklanjuti maraknya insiden kecelakaan di perlintasan sebidang. Yang terakhir adalah insiden tragis di perlintasan KA Desa Rejoso Lor, Pasuruan, yang menewaskan empat orang sekeluarga.

Rapat tersebut dihadiri bupati dan wali kota, Kapolres se-Jatim yang dilalui jalur KA, serta perwakilan PT KAI dan Kemenhub. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Hermanto memberikan arahan kepada peserta rapat.

Ikhtiar penataan perlintasan KA sebidang tersebut disampaikan Gubernur Khofifah. ”Keamanan masyarakat harus menjadi prioritas. Karena itu, perlu kerja sama untuk menata (semua) perlintasan KA di Jatim,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk mempermudah penataan perlintasan KA, pemprov sudah menerbitkan surat edaran (SE) kepada bupati/wali kota agar ikut memfasilitasi. ”Itu diharapkan jadi landasan kepala daerah untuk bergerak. Jika perlu, kami siap menerbitkan pergub (peraturan gubernur),” kata Khofifah.

Rekomendasi penataan perlintasan KA sebidang juga disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Hermanto. Dia menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan di perlintasan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan