DPRD dan Pemkot Satu Suara Dorong Perda LGBT, LBH Makassar Sebut Melanggar Hak Asasi Manusia

  • Bagikan
Ilustrasi

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar satu suara mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyimpangan seksual atau LGBT.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, Ranperda tersebut belum masuk dalam pembahasan, masih butuh proses panjang untuk disahkan.

Walau demikian, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan pembahasannya akan berjalan. Apalagi karena sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2023.

“Sudah masuk (Prolegda 2023),” ungkap pria yang karib disapa Hadi ini kepada fajar.co.id, Kamis (5/1/2023) melalui sambungan telpon.

Hadi bilang, Ranperda itu adalah inisiatif dari DPRD Kota, yakni dari Komisi D yang dipimpinnya. Sementara itu, Pemkot Makassar melalui Wali Kota Makassar Danny Pomanto telah menyatakan sikap setuju.

“Kalau pemerintah acc (setuju), kami acc (setuju), siapa yang mau tahan? Akan jalan itu,” ujar Hadi .

Soal gambaran Ranperda ini, Hadi tidak merinci apa saja yang diatur hingga sanksinya, namun ia menyebut akan banyak belajar dari beberapa daerah di Indonesia yang telah menerapkan, misalnya Kota Bogor dan Kota Medan.

“Nanti akan diselesaikan oleh tim naskah akademik. Kita tunggu saja pembahasannya. Kita hanya memasukkan. Kan melibatkan kampus kampus juga,” jelasnya.

Di sisi lain, Ranperda tentang penyimpangan seksual ini mendapat kritikan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Rancangan regulasi ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan