FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Sebanyak 33 kandidat telah menyetor berkas syarat dukungan KTP di KPU.
Tahapan selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi hingga 12 Januari mendatang.
Bakal calon DPD Dapil Sulawesi Selatan berasal dari berbagai kalangan, politisi, akademisi, pengusaha, perwakilan organisasi dan tokoh agama serta tokoh perempuan.
Mereka sudah menyetor dukungan minimal sejumlah 3.000 KTP, yang tersebar minimal di 12 kabupaten/kota di Sulsel.
Komisioner KPU Provinsi Sulsel menjelaskan tahapan saat ini verifikasi administrasi identitas calon dimulai tanggal 30 Desember 2022 sampai tanggal 12 Januari 2023.
"Sesuai tahapan sudah berjalan. Verifikasi administrasi bakal calon DPD sejak kemarin tanggal 30 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023," kata Asram Jaya saat ditemui di kantor KPU Sulsel, Jumat (6/1/2023) kemarin.
Lalu selama 3 hari KPU Provinsi dan Kota/Kabupaten melakukan rekapitulasi dan penyampaian hasil terhadap verifikasi administrasi tersebut.
Calon diberi kesempatan selama 7 hari (16-22 Januari 2023) untuk melakukan penginputan data dan dokumen perbaikan, dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu tersebut.
"Semua perbaikan dari para bakal calon kembali diverifikasi, direkap, dan disampaikan lagi apa hasilnya nanti," jelas Asram.
Asram Jaya juga ketua Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi nonpemerintah (FIK-Ornop) Sulsel itu menuturkan pihaknya meneliti secara detile dukunga ganda agar mengantisipasi bakal calon yang medapat dukungan sama dalam satu tunggal (1 orang dulungan ganda KTP).
"Antara bakal calon. Kemudian potensi ganda misalnya NIK sama tapi data lain berbeda, NIK sama, nama tidak sama, alamat tidak sama itu potensi ganda. Itu nanti Provinsi lakukan diturunkan ke kabupaten akan dicek lagi verifikasi administrasi, dokumen segala macam," terangnya.
"Jika misalnya ditemukan dugaan di bakal calon itu dihitung satu. Misalnya tiga dihitung satu. Kemudian potensi ganda itu akan dilakukan verifikasi," sambung Asram.
Proses Verifikasi administrasi melihat dan mengecek, kemudian terkait belum memenuhi syarat misal pekerjaannya TNI di KTP, ternyata sudah pensiun. Dia harus ada surat pernyataan atau bukti misalnya ada SK pensiun. Jadi surat pernyataan dilampiri SK pensiun. Nanti dilakukan klarifikasi.
Dijelaskan, dalam proses verifikasi itu surat pernyataan dari pendukung bakal calon. Jika masih perlu diperjelas kebenarannya itu diminta datang ke KPU untuk diklarifikasi.
Kalau tidak bisa didatangkan dilakukan panggilan video call. Kalau tidak bisa video cal dilakukan video. Itu bukan pilihan tapi langkah langkah. Jadi jelas di atur dalam PKPU.
"Kapan verifikasi administrasi kabupaten kota? Proses berjalan itu lagi disiapkan Lewat aplikasi silon. Kalau ada didapatkan langsung dikonfirmasi Silon ke KPU Kab/kota," beber Asram.
"Diklarifikasi yang mana mereka dukung. Misalnya si A atau si B akan dibarengi surat pernyataan. Itu juga disaksikan bersama bakal calon. Perubahan NIK itu 50 pengurangan dukungan. Ada mekanisme, ada hitung hitungannya. Melalui tahapan prosesnya," lanjut Asram menambahkan sanksi jika KTP dukungan digandakan.
Bakal calon DPD RI wilayah pemilihan Sulawesi Selatan, kalangan politisi Al Hidayat mengaku, sejak menyetor berkas pendaftaran DPD RI, ia telah mengajukan pengunduran diri dari struktur kepengurusan DPC PDI Perjuangan Makassar.
"Kami sudah mundur dari struktural partai, DPC PDI Perjuangan. Kami sudah menyurat, kami telah mundur sebagai Wakil Ketua DPC, artinya kita sudah independen untuk bertarung di DPD," jelas legislator DPRD Makassar itu.
Anak anggota DPR RI dari politisi PDIP, Samsu Niang itu menjadi pendaftar ke sepuluh menyetor dokumen dukungan minimal untuk maju sebagai Senator DPD RI.
Anggota DPRD Kota Makassar itu bersama timnya menyetor 6.245 kartu tanda penduduk (KTP) dari 18 sebaran kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan.
Admin Balon Al Hidayat Samsu, Muhammad Irsadi mengatakan pihaknya telah menyetor langsung syarat dukungan kepada KPU Sulsel.
Untuk cadangan kami siapkan 2000 dokumen. Daerah yang terbanyak itu ada di Gowa dan Makassar. Al Hidayat Samsu menyampaikan untuk tahapan verifikasi syarat dukungan dirinya sudah mempersiapkan sebanyak 6000 lebih.
"Kemudian ada cadangan sudah 2000 apabila ada verifikasi berikutnya. Dalam satu bulan kami bersama teman-teman semua keliling sehingga kami mendapatkan 8000 surat dukungan KTP maupun form," ujarnya.
Kata Hidayat, alasan dirinya memantapkan diri maju sebagai Senator DPD RI, merupakan keputusan hati nurani dan dukungan keluarga beserta teman-teman.
"Ini adalah keputusan secara sadar kami untuk memikirkan bekerja untuk rakyat Sulawesi Selatan. Artinya kami melihat di DPD RI selama ini tidak ada keterwakilan anak muda. Semuanya senior-senior politisi," ungkapnya.
Legislator yang saat ini menduduki Komisi A di DPRD Kota Makassar, mengaku bahwa pemilih kalangan pemuda di Sulawesi Selatan saat ini berada diangka 54 persen.
"Oleh karena itu Sulawesi Selatan adalah rumah kita. Siapa pun mereka. Mau dia muda, kaya maupun dia orang tua, mau dia kaya maupun miskin siapa pun mereka, kita akan bekerja untuk mereka," terangnya.
Karena itu, pria kelahiran Ujung Pandang 1995 ini berharap masyarakat Sulawesi Selatan bisa mengantarkan dirinya menjadi senator termuda di DPD RI. Sebab, belum ada keterwakilan anak muda sebagai senator DPD RI.
"Kami hadir disini bukan hanya posisi, uang, pengalaman, power di DPD itu. Kami disini Inginnya ingin bekerja untuk Sulawesi Selatan ke depannya. Jadi itu adalah alasan hal mendasar kita," tegas alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) ini.
"Tentu 54 persen dari kami melihat di DPD itu belum pernah ada anak muda disana. Artinya belum pernah kemudian ada menyuarakan terkait anak muda. Kami hadir sebagai generasi yang sandwich, tengah diantara generasi yang di bawah anak muda itu," pungkasnya.
Sedangkan, politisi NasDem Andi Tobo Haeruddin mengaku sudah mendaftar menjadi anggota DPD Dapil Sulsel karena ingin berkontribusi langsung membuat perubahan.
Wakil Ketua OKK DPW Partai Nasdem Sulsel itu mengaku segera mundur dari partainya setelah menyerahkan dukungan ke KPU Sulsel.
"Saya sudah serahkan berkas dukungan. Dan sudah siapkan surat pengunduran diri saya ke Partai. Sebab salah satu persyaratan untuk menjadi anggota DPD RI adalah tidak terdaftar sebagai anggota partai," jelasnya.
Tobo mengaku mempunyai misi untuk lebih menggaungkan perwakilan Sulsel di DPD. Jadi memang hitungannya kelihatannya kita butuh amunisi baru di DPD.
"Kita ingin menggaungkan perwakilan Sulsel di DPD lebih menggaung. Maka untuk fokus pasti harus mengundurkan diri di partai, sudah diantisipasi semua. Karena DPD non partisan," ujar aktivis dan fungsionaris KAHMI Sulsel ini.
Dikatakan, setelah menyerahkan sebaran dukungan beberapa waktu lalu. Pria berlatar politisi itu mengaku jika waktu hanya 2 Minggu digunakan untuk mengumpulkan KTP dengan jumlah 3.456 ribuan.
"Alhamdulillah tim kami setelah bekerja selama dua Minggu itu menyetor KTP masyarakat sebanyak 3.456, jumlah sebaran Alhamdulillah 19 Kabupaten kota. Tertinggi Makassar - Soppeng," ujarnya.
Alasan maju di DPD RI, karena ingin melihat tingkat DPD perlu perubahan. Untuk itu, sebagai kader restorasi gerakan perubahan, maka akan melakukan perubahan di DPD juga perlu supaya terjadi perimbangan di Senayan.
Menurutnya, di Sulsel hal-hal yang harus diperjuangkan dari aspek perjuangan fisik masih sangat jauh tertinggal sebagaimana di lihat secara kasat mata, masih ada hal hal terkait tranportasi, terkait dengan darat dan laut termasuk infrastruktur lain.
Berikutnya, terkait hal-hal sosial lain angka kemiskinan masih jauh bagaimana mengangkat kesejahteraan rakyat supaya kita bisa setara Provinsi di luar sana. Pentingnya bahwa apapun bentuknya pendidikan di Sulsel ini perlu target mulai dari tingkat paud sampai universitas.
"Karena ini merupakan hal yang sangat mendasar ketika kita mau mengangkat harkat dan martabat masyarakat Sulawesi Selatan," tuturnya.
Berikut 33 bakal calon DPD yang lolos syarat dukungan dan sebaran:
Datu Luwu, Andi Maradang Mackulau (Datu Luwu), menyetor 3.333 KTP dengan sebaran di 24 Kab/kota.
Andi Muh Ihsan (petahana) menyetor 3.140 KTP tersebar di 16 Kab/kota.
Tamsil Linrung (petahana) menyetor 3.142 KTP yang tersebar di 17 Kab/kota.
Lily Amelia Salurapa (petahana) menyetor 3.172 KTP tersebar di 24 Kab/kota.
Andi Muh Yangkin Padjalangi (politisi) menyetor 3.303 KTP tersebar di 14 Kab/kota.
Waris Halid (politisi) menyetor 3.897 KTP tersebar di 14 Kab/kota.
Muh Nasyit Umar menyetor 3.314 KTP tersebar di 15 Kab/kota.
Abd Rahman (konsultan) menyetor 4.475 KTP tersebar di 22 Kab/kota.
Tobo Haeruddin (Politisi) menyetor 3.456 KTP tersebar di 19 Kab/kota.
Al Hidayat Syamsu (politisi) menyetor 6.245 KTP tersebar di 18 Kab/kota.
Andi Mapatunru menyetor 3.477 KTP tersebar di 18 Kab/kota.
Suardy Suriadi menyetor 3.393 KTP tersebar di 24 Kab/kota.
Pendeta Musa Salusu (tokoh agama) menyetor 7.940 KTP tersebar di 21 Kab/kota.
Irwan Inje menyetor 3.266 KTP tersebar di 23 Kab/kota.
Andi Hatta Hatta Marakarma menyetor 3.896 terdebar di 19 Kab/kota.
Elli menyetor 3.960 tersebar di 20 Kab/kota.
Siti Diza Rasyd Ali menyetor 4.591 tersebar di 24 Kab/kota.
Andi Chairil Anwar menyetor 3.090 tersebar di 24 daerah.
Patrisios A Batara Randa menyetor menyetorkan 3.035 tersebar di 24 kab/kota
Irsan Idris Galigo menyetor 3.113 di 20 kab/kota
Harmasyah menyetor 4444 di 24 kab/kota
Aliyah Mustika Ilham menyetor 3180 di 14 kab/kota
Andi Yusran Paris menyetor 6.199 di 24 kab/kota
Andi Baso R menyetor 3.098 di 21 kab/kota
Ariella Hana Sianjaya menyetor 3.225 KTP tersebar 24
Prof. Dr. Idrus Paturusi menyetor 3.649 di 23 kab/kota
Andi Armal Al Hakam menyetor 3.248 di 24 kab/kota
Iqbal Parewangi menyetor 3.740 di 23 kab/kota
Prof. Abdul Rahman menyetor 3.250 di 23 kab/kota
Sri Rahayu Ismi menyetor 3.042 di 14 kab/kota
Sulprian SH menyetor 3.014 di 23 kab/kota
Novianus Patunduk menyetor 3.024 di 24 kab/kota
Petrus Ponda Barani menyetor 3.013 di 23 kab/kota
(selfi/fajar)
