FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Devisi Teknis KPU, Idham Holik mengatakan, Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-Undang. Artinya dilakukan dengan sistem proporsional tertuba.
Sebelumnya, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari melempar wacana soal kemungkinan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, akan menerapkan sistem proporsional tertutup. Wacana itu seiring uji materi Undang-udang pemilu yang mengatur tentang sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Wacana itu kemudian memantik reaksi dari sejumlah pihak mulai politisi, akademisi, dan pengamat yang membeber efek negatif jika sistem proporsional tertutup tersebut diberlakukan. Misalnya saja hak rakyat dalam memilik wakil di DPR dan DPRD terampas, perkuat oligardi, menguntungkan pemodal, kemunduran demokrasi, dan sejumlah pandangan miring lainnya.
“Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka,” kata Idham dihubungi di Jakarta, Senin (9/1/2023).
Dia mengatakan, bahwa hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Sebelumnya, ada delapan Ketua Umum Partai melakukan pertemuan di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kebayoran Lama, pada Minggu, 8 Januari 2023.
Delapan Ketua Umum (Ketum) partai politik atau parpol menyatakan dengan tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Delapan partai politik itu yakni Partai Golkar, Partai Kebangikitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem.
