FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik kembali menyeruak. Bahkan, dugaan kecurangan itu menyeret-nyeret nama Menkopolhukam, Mahfud MD.
Dugaan kecurangan itu diungkap Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Dia menyebut, Mahfud MD mengintrevensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar meloloskan parpol tertentu.
Ketua KPU, Hasyim Asy'ari membantah dugaan adanya intervensi dari Menko Polhukam kepada KPU untuk meloloskan parpol tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.
"Oh enggak (tidak ada intervensi). Saya kira bukan gitu statement (pernyataan) Pak Mahfud, ya. Statement terakhir yang saya ikuti, untuk urusan pemilu ini tidak benar kalau ada intervensi dari pemerintah sebagaimana disebut-sebut itu. Itu statement yang kita (KPU) baca, ya,” ujar Hasyim seusai beraudiensi dengan pimpinan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat.
“Sejak awal ketika kami beraudiensi dengan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, beliau pernah menyampaikan pesan, di dalam pemilu bagi yang kalah ya cara pandangnya (pada) KPU itu selalu salah," jelas Hasyim.
Hasyim menjelaskan, dari arahan itu, KPU lalu menyadari harus selalu menyiapkan diri untuk menghindari beragam potensi kecurangan dalam pemilu.
"Itu harus diantisipasi karena siapa pun dalam sebuah kompetisi, bagi yang kalah itu memang diberikan kesempatan saluran-saluran untuk melaporkan. Misalkan, ke Bawaslu. Kalau urusan hasil pemilu melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang disiapkan selama ini untuk menyelesaikan sengketa di dalam kepemiluan," ucap dia.
