FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyerahkan sejumlah bukti dugaan kecurangan KPU dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR.
Diketahui, bukti kecurangan itu adalah perintah Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU pusat lainnya yang menginstruksikan KPU provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual.
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyinggung hal itu.
"Hasil makan duren Medan di Solo?," ujar Said Didu dikutip dari akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (13/1).
Sementara itu, Fahri Hamzah buka suara dengan membantah tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.
Di samping itu, perwakilan Koalisi, Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), membawa empat bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi II DPR pada Rabu (12/1).
Hadar membawa bukti chat Whatsapp berupa perintah KPU pusat agar Partai Gelora bisa ikut Pemilu 2024, karena permintaan Istana.
Fahri Hamzah pun justru balik menuding Hadar pernah melakukan perbuatan curang ketika menjadi komisioner KPU periode 2012-2017. Dia curiga dengan motivasi Hadar yang sengaja ingin menjatuhkan Partai Gelora.
"Sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah Partai Gelora. Dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut," papar Fahri Hamzah. (Wartaekonomi/Fajar)
