Kasus Kebakaran hingga Bentrok Antar Pekerja, Izin Operasional PT GNI Terancam Dicabut

  • Bagikan
ILUSTRASI. Terjadi aksi unjuk rasa anarkis di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur pada Sabtu (14/1) siang sampai malam hari. (dok JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bentrok antar kelompok karyawan yang terjadi di PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah menuai sorotan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah mengevaluasi izin operasional PT GNI.

Menurut Mulyanto, Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja yakni satu WNI dan satu WNA.

Ia menyebutkan Pemerintah jangan menganggap remeh bentrok yang menewaskan dua orang karyawan tersebut.

Karena bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar. Bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja. Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai.

“Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin, (16/1/2023).

Diketahui pada kasus kebakaran smelter PT. GNI yang terjadi Kamis 22 Desember 2022 lalu juga menewaskan dua orang operator crane, yakni Nirwana Selle dan Made Defri Hari Jonathan.

Artinya, jika ditotalkan sudah empat pekerja yang tewas di PT GNI.

Karena itu ia mendesak Pemerintah mencabut Izin operasi smelter PT. GNI, kemudian dilakukan “audit teknologi”, bukan hanya terkait soal K3.

“Yang juga kita khawatirkan adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang, komponen peralatan yang berkualitas rendah; serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat,” ucapnya

“Bila ini terbukti maka artinya pihak manajemen PT. GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan, karenanya sudah sepatutnya Pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen,” tandasnya. (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan