Penyelesaian Pelanggaran HAM, Jokowi Instruksikan Ini kepada Menteri

  • Bagikan
Presiden Jokowi perintahkan Menkopolhukam Mahfud Md pulihkan hak korban pelanggaran HAM berat (foto: Instagram)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menindaklanjuti upaya penegakan hak asasi manusia, menyusul pernyataannya tentang pengakuan pelanggaran HAM berat masa lalu pada Rabu, 11 Januari 2023.

“Tadi pagi baru kita minta kepada seluruh menteri yang terkait, terutama dalam perspektif HAM, saya minta tindak lanjut dari apa yang saya umumkan minggu lalu,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, (15/1).

Presiden telah meminta seluruh kementerian terkait untuk ikut bersama menindaklanjuti penanganan non-yudisial atas pernyataan yang telah disampaikannya mengenai penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut Presiden, hal itu menjadi salah satu poin yang diinstruksikan dalam sidang kabinet paripurna pertama tahun 2023.

“Untuk pondasi stabilitas politik, demokrasi, kepastian hukum, rasa keadilan, dan penegakan HAM harus kita perkuat,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selepas sidang kabinet menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) bagi 17 kementerian/lembaga pemerintah (K/L) untuk mengerjakan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).

Salah satu arahan Presiden Jokowi adalah menugaskan Menkopolhukam bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly untuk mengumpulkan warga negara Indonesia (WNI) korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang kini berada di Eropa Timur untuk mendapatkan pemulihan hak.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan