DPR Kesal Lihat Kebijakan Pemerintah, Surplus Beras 1,7 Juta Ton, Tapi Impor Setengah Juta Ton

  • Bagikan
Tumpukan karung beras di gudang beras Bulog, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (13/6/2018). Bulog menyatakan stok beras aman selama periode Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1439 H. FOTO: IDHAM AMA/FAJAR

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Rapat antara Komisi IV DPR bersama Kementerian Pertanian (Kementan) soroti kebijakan impor beras. Laporan Kementan, Indonesia surplus beras. Tetapi pada kenyataannya pemerintah melakukan impor beras dari luar negeri.

Pada data yang dipaparkan di rapat, pada 2022 Indonesia mengalami surplus beras sebanyak 1,74 juta ton.

Akan tetapi, pada tahun yang sama, pemerintah melakukan impor sebanyak 501 ribu ton. Begitupun pada 2021 ada surplus 1,31 juta ton, tetapi impor 407 ribu ton.

Dari tahun ke tahun, kondisi surplus beras mengalami penurunan yang signifikan. Sejak periode 2015, surplus beras paling besar ada di 2017 tercatat sebanyak 18,17 juta ton. Pada periode yang sama, impor beras paling banyak dilakukan pada 2018 sebanyak 2,25 juta ton.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mengungkapkan kekesalannya terhadap kebijakan pemerintah membuka keran impor beras.

Dia mengaku miris melihat data beberapa tahun belakang, yang ternyata masih ada kebijakan impor beras.

’’Surplus kok harus impor. Saya sampai tanya ke pakar, apa itu surplus (beras),’’ katanya.

Sudin juga mengkritisi fenomena alih fungsi lahan yang terus terjadi. Khususnya alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan atau hunian.

Menurut Sudin masih adanya impor bahan pangan, menjadi indikator pengelolaan pertanian masih buruk.

"Ini secara kasat mata, (Kementan) tidak mampu memenuhi kebutuhan (pangan) nasional,’’ jelasnya.

Merujuk Data BPS

Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan tahun ini menargetkan produksi padi sebanyak 54,5 juta ton. Target ini sama dengan tahun 2022 lalu.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan