FAJAR.CO.ID -- Salah seorang pegiat media sosial yang juga mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, merespons terkait ramainya pemberitaan soal Anies Baswedan yang mengkritik IKN.
Pasalnya, kritikan itu malah menggelinding dan menurutnya justru diframing tidak sesuai dengan pernyataan Anies Baswedan.
Menurut Musni Umar, kritikan Anies hanya mengemukakan fakta terkait minimnya partisipasi dan pelibatan publik dalam proses pembahasan IKN.
"Anies tdk pernh tebar ancmn tlk pmbngnn IKN. Anies hny kemukakan fakta minim partisipasi dan pelibatan publik dlm proses pembhsn IKN," tulisnya, dikutip dari akun twitternya, @musniumar, Selasa (17/1/2023).
Padahal, lanjut Musni Umar, pemindahan IKN mengundang banyak aspek. Dia juga mempertanyakan terkait gedung-gedung pemerintahan yang telah berdiri kokoh di seputar DKI Jakarta.
"Pd hal pemindahan IKN mengndng bnyk aspek. Gedung2 ex kementerian mau diapakan, biaya pindah krywn siapa t.jawab, gedung DPR/MPR?," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, pernyataan Anies Baswedan yang mengkritik proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur saat jadi pembicara di Singapura kini ramai dibahas warganet. Pasalnya, di forum tersebut Anies menyampaikan bahwa proyek IKN sangat minim proses politik dan partisipasi publik.
Meski hanya mengkritik proses, sejumlah pegiat media sosial yang diketahui loyalis Jokowi, justru memframing negatif. Mereka membahasakan seolah Anies Baswedan menjelekkan negaranya. Seperti yang disampaikan Toto Kartarahardja melalui akun twitternya, @kartarahardja.
"Sungguh tak beradab, menjelekkan pemerintah bangsanya sendiri di forum International. Wright or wrong is my country.," tulis Toto Kartarahardja sembari memposting gambar dari berita terkait, dikutip fajar.co.id, Minggu (15/1/2023).
Cuitan itupun ramai dibahas warganet. Banyak yang ikut-ikutan memanfaatkan cuitan itu dan hendak menyudutkan Anies Baswedan. Meski demikian, banyak pula warganet yang membela kritikan Anies. Pasalnya, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa pemerintah juga butuh kritikan.
"1. Right is my country tergantung pd konteksnya. Mis, dlm perang lawan negara lain Saat normal right is right, wrong is wrong 2. @aniesbaswedan bicara bkn sbg pejabat negara, tp warga negara Spt LSM yg kritik HAM di Indonesia Spt jg media yg beritakan negatif," balas akun @midhangste.
"Wright or wrong is my country. Jadi kalau keputusan pemerintah salah kita rakyatnya cma bsa nerima🙃. Hebat kali ini buzzer pemerintah. IKN itu keputusan pemerintah dan bukan keputusan rakyat. Jadi pantas2 saja dikritik. Susah sih buzzer ini modelan yg gk suka tuannya dikritik," tulis akun @Ndre***.
"Otakmu PERLU DI BENERIN, itu bukan menjelekkan Pemerintah sendiri tapi MENGKRITIK PEMERINTAH YG AROGAN & Budeg ga mau dengar suara Rakyat. Kalau di dalam negeri pemerintah nya budeg…Yah satu2nya jalan, Dikritik dr luar negeri agar masyarakat dunia tahu SEPERTI APA REZIM INI," ketus lainnya.
Sementara itu, Bakal Capres Partai NasDem, Anies Baswedan, saat jadi pembicara di Singapura, mengkritik proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Menurutnya, proyek IKN sangat minim proses politik dan partisipasi publik.
"Contohnya, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan, sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya," kata Anies di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 di Singapura pada Selasa (10/1), seperti dikutip Kamis (12/1).
Meski begitu, Anies menilai Indonesia beruntung memiliki gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Selain itu, aktivitas pers dan warganet di ranah media sosial juga turut mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
"Saya tekankan, beruntung kita ada gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Begitu pula kebebasan berekspresi dari pers dan juga warganet yang sangat aktif di media sosial sebagai penjaga demokrasi kita," paparnya. (bs-sam/fajar)
