DPR Minta Tatap Muka Langsung, Sidang Sistem Pemilu di MK Diundur

  • Bagikan
Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (Dok. JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Sidang lanjutan perkara sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan kemarin (17/1), kembali ditunda. Penundaan itu merespons DPR yang meminta sidang dilakukan secara luring atau tatap muka langsung. Bukan online atau daring.

Sedianya, kemarin MK akan mendengar keterangan dari DPR, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, MK menerima surat resmi dari DPR pada Selasa, 17 Januari pagi. Isinya, memohon penundaan sidang. MK pun lantas merespons dengan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH).

"MK dalam rapat pemusyawaratan hakim mengabulkan permohonan (sidang luring)," ujar Ketua MK Anwar Usman.

Karena permintaan itu mendadak, lanjut Anwar, pihaknya tidak bisa menggelar persidangan hari itu juga. Sebab, para pihak belum mendapat pemberitahuan menyangkut perubahan sidang dari virtual ke luring. Atas dasar itu, dalam RPH diputuskan untuk menunda persidangan. Yakni, 24 Januari 2023 atau Selasa pekan depan.

"Karena MK harus memberitahu kepada pihak lain seperti presiden, pemohon, termasuk pihak terkait," imbuhnya.

Selain itu, Anwar menyebut MK juga perlu mendesain ruangan sesuai protokol kesehatan. Mengingat, sudah hampir dua tahun persidangan dilakukan di MK dilaksanakan virtual.

"Cara ngatur tempat duduk, pengamanan, dan yang lebih penting adalah memberi tahu pihak terkait," terangnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana meminta agar MK tidak memutuskan sistem apa yang digunakan dalam Pemilu. Dia menyarankan agar MK menyerahkan pilihan sistem kepada pembentuk Undang-undang. Pernyataan itu disampaikan Denny dalam diskusi virtual yang digelar PSHK Universitas Islam Indonesia (UII), kemarin.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan