Dukung Presiden Jokowi Hilangkan Hambatan Investasi di Daerah, Pakar Kebijakan Publik Dorong Debirokratisasi

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) -- (Twitter)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas hambatan investasi yang terjadi di daerah.

Trubus menuturkan untuk meminimalisir hambatan terhadap investasi, ia mendorong pemerintah daerah melakukan debirokratisasi dan penegakan regulasi terhadap perizinan tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kalau menurut saya kebijakan yang paling bisa ya percepatan debirokratisasi, ini kan masalah birokrasi jadi debirokratisasi itu. Kemudian pemerintah juga membuat penegakan regulasi di daerah karena selama ini regulasi daerah itu tidak jalan. Jadi adanya otonomi daerah itu kan sering kali pusat dan daerah head to head terhadap investasi,” ujar Trubus, Rabu, (18/1/2023).

Trubus menambahkan, untuk mempermudah masuknya investasi masuk ke daerah, dia menyarankan supaya daerah mendapatkan keuntungan yang memadai atau mencukupi agar kepala daerah tergerak mempermudah investasi.

“Menurut saya harus diberikan semacam bagi hasil yang memadai yang mencukupi Jadi kalau daerah-daerah penghasil misalnya ya dia dikasih prosentasinya lebih besar begitu,” ungkapnya.

Lebih Trubus mengatakan ada kalanya perizinan terhambat lantaran proses perizinan menjadi lahan basah kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Jadi sering kali itu dijadikan alat politik untuk dalam tanda petik memeras investor itu yang menjadi masalah, yang jelas mereka juga punya kepentingan, ada keuntungan yang didapat untuk kepala daerah. Selain itu kadang investasi itu dianggap kepentingan pemerintah pusat, daerah sendiri tidak dapat apa-apa,” jelasnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan