Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun, Pendukung Ganjar: Mana Rata-rata Korup Lagi

  • Bagikan
Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan hingga tunjangan 5% dari dana desa.

Pegiat media sosial, Jhon Sitorus menyindir para kepala desa yang memperjuangkan RUU itu.

“Presidennya 5 tahun, gubernurnya 5 tahun, bupatinya 5 tahun, walikota 5 tahun, DPR RI 5 tahun, DPRD 5 tahun,” ucapnya dalam unggahannya, Rabu, (18/1/2023).

Menurutnya, pada kepala desa yang aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI pada 17 Januari itu ngelunjak.

“Lalu, kalian menuntut berkuasa 9 tahun? Itu namanya ngelunjak woi,” ucapnya.

“Mana rata-rata korup lagi,” kata Pendukung Presiden Joko Widodo sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini.

Jhon Sitorus bilang masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa tidak masuk akal.

"Ini adalah praktek nyata merusak demokrasi, sekaligus memperbesar peluang KORUPSI dan NEPOTISME 9 tahun (18 tahun jika 2 periode) juga MEMUTUS regenerasi bibit-bibit pemimpin desa Ujung-ujungnya anak muda akan APATIS, minim kontribusi," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan masa jabatan kepala desa (kades) yang 9 tahun akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa.

Kades punya lebih banyak waktu untuk mensejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pilkades.

"Yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah warga masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah warga masyarakat tidak perlu terlalu sering menghadapi suasana ketegangan yang tidak produktif. Karena yang nggak produktif nggak cuma kepala desanya tapi juga warganya," ujar Gus Halim sapaan akrabnya saat audiensi dengan kepala desa se-Jombang di Gedung Makarti Jakarta, Senin (16/1/2023), dikutip laman resmi kemendesa.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan