Dugaan Korupsi Lukas Enembe, KPK Dalami soal Dana Otsus Papua

  • Bagikan
Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe mengenakan rompi oranye, diborgol dan menggunakan kursi roda saat di tampilkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Rabu, Jakarta (11/1/2022). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Nonaktif Papua, Lukas Enembe terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim penyidik KPK mendalami soal pembahasan dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua. Hal ini didalami tim penyidik KPK kepada Wakil Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda.

Yunus Wonda diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Dia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/1).

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pembahasan penganggaran untuk APBD termasuk dana otonomi khusus di Provinisi Papua,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.

Tidak hanya otsus, KPK juga mendalami soal anggaran operasional Lukas selaku Gubernur Papua. Pendalaman ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe.

“Didalami juga mengenai pos alokasi anggaran untuk operasional tersangka LE (Lukas Enembe) sebagai Gubernur,” ucap Ali.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka.

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan