Politisi PKS Menilai Pemerintah Lemah Hadapi PT GNI

  • Bagikan
Mulyanto

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai lemah hadapi manajemen PT Gunbuster Nichel Industry (GNI). Hal itu diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.

Mulyanto menegaskan, sebagai pemegang otoritas kekuasaan, harusnya Pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan, yang diduga menjadi penyebab bentrok maut Sabtu (14/1/2023) lalu. Bukan malah sekedar meminta atau sebatas mengimbau.

Menurut Mulyanto, Pemerintah harus hadir dalam perkara yang serius seperti ini. Usut akar masalah bentrok ini secara objektif sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.

“Pemerintah punya kewenangan memaksa PT. GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja. Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa,” singgung Mulyanto.

Mulyanto menyebut sikap lemah seperti itu menunjukan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT. GNI. Padahal negara yang diwakili Pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat ‘mengikat’ dan ‘memaksa’ siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, Pemerintah harus dapat melakukan ‘pengaturan’ dan ‘pengawasan’ untuk memastikan, bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

“Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” jelasnya dikutip dari laman resmi PKS.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan